Depok – Tim Opsnal Resmob Polres Metro Depok berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kotak amal dalam rangkaian Operasi Sikat Jaya 2025. Pelaku berinisial APY ditangkap setelah melakukan aksi pencurian kotak amal di Mushola Al-Ikhlas, yg berada di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok.
Pelaku diketahui berkeliling ke masjid dan mushola yang dalam keadaan sepi. Ketika situasi memungkinkan, pelaku langsung mengambil kotak amal dengan menggunakan alat berupa gunting besi untuk memotong gembok pengaman.
Pada Rabu, 12 November 2025, Tim Opsnal Resmob melakukan pengecekan TKP serta mengumpulkan rekaman CCTV di Mushola Al-Ikhlas. Dari hasil penyelidikan dan analisis rekaman, identitas pelaku berhasil diketahui.
Selanjutnya, berdasarkan data identitas, tim menuju alamat sesuai KTP pelaku di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim melakukan observasi di sekitar lokasi hingga akhirnya melihat pelaku sedang berada di depan pagar rumah tersebut.
Saat itu juga, Opsnal Resmob dipimpin Kanit Resmob langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan kasus.
Barang Bukti Yang Diamankan • 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hijau doff • 1 buah gunting besi yang digunakan untuk memotong gembok kotak amal
Polres Metro Depok terus berkomitmen melalui Operasi Sikat Jaya 2025 untuk menekan angka kejahatan, khususnya yang meresahkan masyarakat seperti pencurian di tempat ibadah. Seluruh proses penangkapan berlangsung aman dan lancar.
Polres Metro Depok mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
Jakarta – Country Representative and Liaison to ASEAN UN Women Indonesia, Ulziisuren Jamsran, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui penyelenggaraan Polri Award in Support of the UN “HeForShe” Movement 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi doorstop usai kegiatan penganugerahan di Jakarta.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Polri Award in Support of UN HeForShe Movement 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi kepada para pimpinan kepolisian yang dinilai berperan dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kepemimpinan inklusif di satuan kerjanya masing-masing.
Dalam keterangannya, Ulziisuren menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan. Ia menyebut langkah Polri ini tidak hanya berdampak positif di internal organisasi, tetapi juga berkontribusi mempercepat pembangunan sosial di Indonesia.
“Terima kasih atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan secara khusus atas nama UN Women. Keberhasilan besar dalam peluncuran HeForShe ini patut diapresiasi. Dengan menampilkan contoh nyata bagaimana kepolisian bekerja bersama masyarakat, mendukung perempuan, lansia, dan anak-anak. kita dapat membantu negara berkembang jauh lebih cepat. HeForShe merupakan bagian penting dari reformasi, perubahan budaya institusional, dan pembangunan negara,” ujarnya.
Kegiatan HeForShe Awards 2025 diselenggarakan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan). Ajang ini melibatkan para kepala satuan kerja (kasatker) dan kepala satuan wilayah (kasatwil) sebagai peserta penilaian.
Senior Polwan RI Irjen Arradina Zessa Devy menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi Polri dengan UN Women Indonesia dalam kerangka gerakan global HeForShe, sebuah gerakan solidaritas yang mengajak laki-laki menjadi mitra setara perempuan serta agen perubahan untuk kesetaraan gender.
Pelaksanaan penghargaan ini juga bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Polwan RI, sehingga menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Polri dalam pengarusutamaan gender dan pembentukan budaya institusi yang lebih setara dan inklusif.
Dengan penyelenggaraan penghargaan ini, Polri berharap praktik kepemimpinan yang responsif gender dapat terus meningkat di seluruh satuan kerja dan wilayah, serta menginspirasi institusi lain untuk turut memperkuat prinsip kesetaraan dan inklusivitas.
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggaungkan komitmen yang kuat terkait dengan mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Menurutnya, Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan Polki (polisi laki-laki) dalam menjalankan tugas sebagai personel di Korps Bhayangkara.
Hal tersebut ditegaskan Sigit dalam acara Penganugerahan Polri Award In Support For UN Women ‘HeForShe’ Movement 2025 di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 27 November 2025.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk komitmen kuat kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender. Khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan setara dengan peran rekan-rekan yang dari Polki,” kata Sigit.
Komitmen melakukan kesetaraan gender, kata Sigit, memang diperlukan kolaborasi, sinergisitas dan dukungan seluruh pihak. Sigit juga menyinggung bahwa, komitmen itu merupakan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan prima dari Polri kepada masyarakat.
Menurut Sigit, Polwan merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan anak.
“Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan, yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh para Polwan,” ujar Sigit.
Lebih dalam, Sigit kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesetaraan gender di institusi Polri. Dengan adanya hal ini, Sigit meminta kepada seluruh jajaran Kapolda untuk berkomitmen terkait isu persamaan serta peningkatan pelayanan.
“Mudah-mudahan kami institusi Polri, terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami, untuk mendukung kesetaraan gender di Institusi Polri. Juga memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus bisa ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak dan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami,” papar Sigit.
SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) yang akan berkedudukan di Gunung Sindur terus menunjukkan perkembangan signifikan memasuki tahun kedua penyelenggaraannya. Sekolah berkonsep boarding school dengan beasiswa penuh ini kembali membuka pendaftaran bagi siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia, setelah tahun pertama berhasil menjaring 120 pelajar terpilih dari total 11.756 pendaftar.
Menurut Brigjen Pol Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., program ini kini mulai memasuki fase penguatan kualitas. “Program ini sudah masuk tahun kedua. Tahun pertama kami menerima 120 siswa full beasiswa, sistem boarding school. Mereka dipilih dari 11.756 pendaftar melalui beberapa tahap seleksi,” ujarnya.
Pendaftaran tahun ini telah dibuka sejak 28 Oktober dan akan berakhir pada 30 November, dengan sosialisasi yang sudah berlangsung sejak awal Oktober. Peminat diproyeksikan tetap tinggi. “Tahun ini kami menargetkan sekitar 8.000 pendaftar, lalu disaring menjadi 20% terbaik untuk lanjut try out dan NST2. Dari NST2 dipilih 400 terbaik, lalu ikut tes pusat di Akpol dengan tes full bahasa Inggris dan FGD,” jelasnya.
Sejak dibentuk, SMA KTB menunjukkan hasil yang membanggakan. Para siswanya meraih prestasi di berbagai ajang, seperti juara basket di Yogyakarta, juara taekwondo pelajar di Sleman, hingga mendapatkan pelatihan langsung dari instruktur taekwondo asal Korea.
Proses seleksi dibuat sangat ketat dan dijamin bebas intervensi. “Tidak ada intervensi. Bahkan Kapolri tidak bisa menitip siapa pun. Semua murni hasil tes,” tegasnya.
SMA KTB tak hanya mempersiapkan siswa untuk sekolah kedinasan atau universitas dalam negeri, tetapi juga mendorong mereka untuk bersaing di tingkat global. “Kami fasilitasi semua jalur sekolah kedinasan, universitas dalam negeri, sampai universitas top dunia. Tapi justru kami dorong mereka bermain di level global: Harvard, MIT, Oxford, dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu, siswa dibekali kemampuan riset sejak dini, bahkan didorong menghasilkan jurnal ilmiah internasional. Dengan kompetensi tersebut, para lulusan disebut akan sangat siap melanjutkan pendidikan ke mana pun, termasuk bila ingin masuk Akpol. “Tentu bisa, bahkan bisa dibilang dapat ‘karpet merah’, karena secara kompetensi mereka sudah unggul,” tambahnya.
Dengan sistem pendidikan yang terstruktur, seleksi transparan, dan orientasi global, SMA Kemala Taruna Bhayangkara digadang-gadang menjadi salah satu sekolah menengah paling kompetitif dan progresif di Indonesia.
SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) terus menunjukkan ambisinya menjadi sekolah menengah berstandar global yang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Konsep besar sekolah ini ditegaskan langsung oleh Brigjen Pol Bhudi Herdi Susianto, S.H., S.I.K., M.Si., yang memaparkan bahwa SMA KTB dirancang sebagai leadership incubator bagi calon pemimpin masa depan Indonesia.
“SMA Kemala Taruna Bhayangkara ini kami rancang sebagai leadership incubator, tempat melahirkan pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya akademik, tetapi karakter juga sangat penting,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan itu, SMA KTB menanamkan 12 nilai kebhayangkaraan (Brata Dedikasi Sejati) yang menjadi fondasi pembentukan karakter siswa: beriman dan bertakwa, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, teladan, dan integritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam seluruh kegiatan sekolah.
“Harapannya, mereka bisa bersaing di tingkat dunia tapi tetap punya rasa cinta tanah air dan kembali membangun Indonesia,” jelas Brigjen Bhudi Herdi.
Untuk mendampingi perkembangan para siswa, mentor dipilih dari perwira muda Polri yang memiliki kedekatan generasi dengan para pelajar. Banyak di antara mentor tersebut adalah lulusan sekolah unggulan, bahkan penerima beasiswa LPDP, sehingga mampu berdiskusi dengan siswa mengenai peluang studi di luar negeri. “Satu mentor maksimal membina 15 siswa agar dekat dan memahami masalah masing-masing,” tambahnya.
Desain lingkungan belajar SMA KTB juga dirancang secara matang, termasuk tata letak ruang yang memiliki filosofi tersendiri. “Rasio luas ruang dan jumlah siswa dihitung, tata letaknya punya filosofi — misalnya perpustakaan diletakkan di antara asrama dan kelas supaya selalu dilewati dan memotivasi anak untuk membaca,” ungkapnya. Semua ini dilakukan demi memaksimalkan ekosistem belajar.
SMA KTB juga berkomitmen mencari “mutiara-mutiara Indonesia” dari seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal, sekolah memberi ruang agar ada representasi dari berbagai daerah, termasuk Papua. Namun pada seleksi pusat, semua dinilai secara objektif tanpa toleransi apa pun. “Di tahap pusat semua murni nilai,” tegasnya.
Meski program baru berjalan sekitar 3–4 bulan, prestasi internasional siswa SMA KTB sudah mulai terlihat. Mereka meraih hasil gemilang di ajang Model United Nations (Thailand) serta American Mathematics Olympiad, di mana dari 18 siswa yang dikirim, 12 berhasil membawa pulang medali termasuk medali emas. Para siswa bahkan diundang kembali untuk bertanding di Singapura.
Dengan visi yang kuat, pembinaan karakter yang terukur, serta pencapaian internasional yang mulai bermunculan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara semakin mengukuhkan posisinya sebagai sekolah inovatif yang menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia dengan standar global.
SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) yang akan berkedudukan di Gunung Sindur terus menunjukkan perkembangan signifikan memasuki tahun kedua penyelenggaraannya. Sekolah berkonsep boarding school dengan beasiswa penuh ini kembali membuka pendaftaran bagi siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia, setelah tahun pertama berhasil menjaring 120 pelajar terpilih dari total 11.756 pendaftar.
Menurut Brigjen Pol Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., program ini kini mulai memasuki fase penguatan kualitas. “Program ini sudah masuk tahun kedua. Tahun pertama kami menerima 120 siswa full beasiswa, sistem boarding school. Mereka dipilih dari 11.756 pendaftar melalui beberapa tahap seleksi,” ujarnya.
Pendaftaran tahun ini telah dibuka sejak 28 Oktober dan akan berakhir pada 30 November, dengan sosialisasi yang sudah berlangsung sejak awal Oktober. Peminat diproyeksikan tetap tinggi. “Tahun ini kami menargetkan sekitar 8.000 pendaftar, lalu disaring menjadi 20% terbaik untuk lanjut try out dan NST2. Dari NST2 dipilih 400 terbaik, lalu ikut tes pusat di Akpol dengan tes full bahasa Inggris dan FGD,” jelasnya.
Sejak dibentuk, SMA KTB menunjukkan hasil yang membanggakan. Para siswanya meraih prestasi di berbagai ajang, seperti juara basket di Yogyakarta, juara taekwondo pelajar di Sleman, hingga mendapatkan pelatihan langsung dari instruktur taekwondo asal Korea.
Proses seleksi dibuat sangat ketat dan dijamin bebas intervensi. “Tidak ada intervensi. Bahkan Kapolri tidak bisa menitip siapa pun. Semua murni hasil tes,” tegasnya.
SMA KTB tak hanya mempersiapkan siswa untuk sekolah kedinasan atau universitas dalam negeri, tetapi juga mendorong mereka untuk bersaing di tingkat global. “Kami fasilitasi semua jalur sekolah kedinasan, universitas dalam negeri, sampai universitas top dunia. Tapi justru kami dorong mereka bermain di level global: Harvard, MIT, Oxford, dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu, siswa dibekali kemampuan riset sejak dini, bahkan didorong menghasilkan jurnal ilmiah internasional. Dengan kompetensi tersebut, para lulusan disebut akan sangat siap melanjutkan pendidikan ke mana pun, termasuk bila ingin masuk Akpol. “Tentu bisa, bahkan bisa dibilang dapat ‘karpet merah’, karena secara kompetensi mereka sudah unggul,” tambahnya.
Dengan sistem pendidikan yang terstruktur, seleksi transparan, dan orientasi global, SMA Kemala Taruna Bhayangkara digadang-gadang menjadi salah satu sekolah menengah paling kompetitif dan progresif di Indonesia.
Pusat Studi Anti Korupsi STIK–Lemdiklat Polri merilis rencana kerja penanggulangan korupsi nasional periode 2025–2029. Dokumen strategis tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara melalui pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem, serta pemberdayaan masyarakat.
Rencana ini dibangun atas dasar berbagai regulasi, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, hingga Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Melalui kerangka komprehensif tersebut, Polri dan pemangku kepentingan nasional diarahkan bergerak lebih terstruktur dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.
Pusat Studi Anti Korupsi menekankan empat pilar utama: masyarakat pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem dan regulasi, serta pemberdayaan publik. Selama lima tahun, rangkaian program akan dijalankan secara bertahap mulai dari fondasi tata kelola (2025), digitalisasi dan integrasi pengawasan (2026), akselerasi penegakan hukum (2027), konsolidasi nasional (2028), hingga penyempurnaan sistem berkelanjutan (2029).
Target besar yang dicanangkan meliputi penurunan kasus korupsi minimal 20%, peningkatan Indeks Persepsi Korupsi hingga 10 poin, serta digitalisasi 90% layanan publik. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam mengawal reformasi birokrasi dan penguatan transparansi nasional.
Guru Besar STIK–Lemdiklat Polri, Prof. Dr. Iza Fadri, yang juga berperan dalam penyusunan kerangka strategis ini, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem yang mencegah peluang korupsi sejak awal, memperkuat integritas aparat, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujar Prof. Iza.
Beliau juga menambahkan bahwa pendekatan komprehensif dan terintegrasi adalah kunci keberhasilan.
“Jika kita ingin Indonesia maju, maka tata kelola pemerintahan harus bersih. Rencana kerja lima tahun ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan negara yang transparan, akuntabel, dan dipercaya rakyat,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Pusat Studi Anti Korupsi juga menggarap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program meliputi kuliah umum, seminar, pelatihan zona integritas, penelitian kolaboratif dengan KPK dan Kejaksaan, kampanye publik antikorupsi, hingga penguatan mekanisme whistleblower.
Melalui agenda 2025–2029 ini, STIK–Lemdiklat Polri memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi mendorong Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Jakarta — Pusat Studi Terorisme Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem keilmuan terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui program kerja berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Program kerja tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Terorisme PTIK, Komjen Pol. (P.) Prof. Dr. H.M. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dalam pemaparan resmi yang berlandaskan data historis, kajian ilmiah, dan strategi nasional penanggulangan ekstremisme.
Dalam presentasinya, Prof. Rycko menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan peradaban umat manusia. Ia menekankan bahwa bibit radikalisme tumbuh dari intoleransi yang tidak mampu menerima perbedaan, yang kemudian berkembang menjadi ideologi kekerasan.
Radikalisme Mengancam Keberagaman dan Peradaban
“Radikalisme dan terorisme tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman. Paham ini merusak peradaban, mengajarkan kebencian, kekerasan, bahkan mengeksploitasi perempuan dan anak,” tegas Komjen Pol (P). Prof. Dr. Rycko.
Menurutnya, terorisme merupakan bentuk lanjutan dari radikalisme yang menebar ketakutan melalui serangan senjata, bom, kekejian, hingga menghalalkan tindakan tidak manusiawi. Ia menambahkan bahwa kelompok radikal sering memanipulasi kesucian simbol agama untuk merekrut pengikut dan melakukan proses radikalisasi.
Data riset BNPT dan I-KHub yang dipaparkan menunjukkan perubahan pola serangan terorisme dari hard approach menjadi soft approach, dengan fokus pada perempuan, anak, dan remaja sebagai target utama radikalisasi.
“Gerakan radikalisasi kini banyak menyasar perempuan, remaja, dan anak. Mereka menjadi target karena dianggap mudah dipengaruhi dan berperan dalam regenerasi ideologis,” jelas Prof. Rycko.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai fondasi ketahanan bangsa. Pendidikan ini, menurutnya, membangun rasa persatuan, cinta tanah air, dan kewaspadaan nasional.
Program kerja Pusat Studi Terorisme PTIK berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup:
Pendidikan dan Pengajaran : Mengembangkan mata kuliah S1–S3, kuliah umum, seminar, hingga kunjungan edukatif ke Museum Penanggulangan Terorisme BNPT.
Penelitian : Melaksanakan penelitian sekolah bersama peneliti BNPT dan memperluas riset berbasis data I-KHub yang memuat lebih dari 800 putusan terkait tindak pidana terorisme.
Pengabdian Masyarakat : Berkolaborasi dengan Duta Damai, FKPT, Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siap Siaga, serta pendampingan keluarga mitra deradikalisasi.
Prof. Rycko juga menekankan bahwa Pusat Studi Terorisme PTIK akan terus memperkuat kerja sama kelembagaan melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan BNPT, Densus 88, dan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun internasional.
Di akhir pemaparannya, Prof. Rycko kembali menegaskan peran pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kunci utama dalam memutus mata rantai radikalisme.
“Ilmu itu adalah peninggalan yang paling utama, dan beramal dengannya merupakan kehormatan yang paling sempurna. Dengan pendidikan dan pengetahuan, kita dapat melawan radikalisme dan membangun Indonesia yang damai,” ungkapnya.
Jakarta — Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) kembali memperkuat ekosistem keilmuan kepolisian dengan meresmikan tiga pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pacific–Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan Polri. Pusat studi ini melengkapi keberadaan Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang telah lebih dulu beroperasi sebagai ruang dialog akademik untuk mentransformasi dan mengembangkan ilmu kepolisian, Kamis (27/11).
Peresmian tersebut menegaskan komitmen Lemdiklat Polri dalam memperkuat ilmu kepolisian sebagai disiplin multidisipliner yang terus berkembang mengikuti dinamika keamanan, sosial, teknologi, dan geopolitik modern.
Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pusat studi merupakan fondasi penting untuk membangun smart policing yang berorientasi pada pengetahuan, riset, dan inovasi.
“Pusat studi ini adalah ruang dialog ilmiah untuk mentransformasi ilmu kepolisian. Di sini gagasan diuji, konsep dikembangkan, dan strategi pemolisian dimodernisasi agar Polri selalu relevan dengan perubahan zaman,” ujar Komjen Chryshnanda.
Menurutnya, ilmu kepolisian harus dipahami sebagai ilmu lintas bidang yang berkaitan dengan keteraturan sosial, penegakan hukum, isu-isu masyarakat, teknologi, hingga kejahatan modern yang semakin kompleks.
Selain Pusat Studi Ilmu Kepolisian, tiga pusat studi baru yang diresmikan memiliki fungsi strategis masing-masing:
Pusat Studi SDM Polri memperkuat pengembangan talenta dan meritokrasi dalam manajemen kepemimpinan Polri.
Pusat Studi Kehumasan Polri memfokuskan kajian pada manajemen komunikasi publik, transparansi, dan media policing.
Pusat Studi Pacific–Oceania menyoroti pentingnya riset geopolitik kawasan Indo–Pasifik serta penguatan diplomasi kepolisian Indonesia dalam arsitektur keamanan global.
Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menekankan:
“Ilmu kepolisian harus dikembangkan dalam kerangka filosofis, yuridis, geopolitik, akademis, hingga globalisasi. Karena itu pusat studi menjadi pilar untuk membangun Polri yang humanis, modern, dan berdaya saing internasional.”
Dalam dokumen pusat studi, Lemdiklat Polri juga memaparkan arah pengembangan kurikulum yang mencakup pengajaran dasar (filsafat ilmu, etika publik, metodologi penelitian), pengajaran inti (hukum, kriminologi, teknologi informasi, administrasi kepolisian), hingga kapita selekta terkait isu strategis seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
Selain itu, pusat studi juga mendorong pendidikan kompetensi khusus seperti safety driving centre, security training centre, sekolah penyidik, serta pelatihan bagi master trainer sebagai bagian dari pengembangan soft power dan smart power SDM Polri.
“Polri harus menjadi institusi pembelajar. Melalui pusat studi, kita memperkuat riset, laboratorium sosial, publikasi ilmiah, hingga pengembangan smart policing yang mencakup pemolisian konvensional, elektronik, dan forensik,” tutur Komjen Pol. Prof. Chryshnanda.
Dengan pengembangan pusat studi ini, Lemdiklat Polri berharap tercipta lingkungan akademik yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pusat studi juga akan memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional, baik dengan universitas, lembaga penelitian, maupun institusi keamanan global.
Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menegaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya milik institusi Polri, tetapi ruang terbuka yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Pusat studi bukan hanya milik STIK atau Lemdiklat, tetapi milik seluruh ekosistem pengetahuan kepolisian. Dengan riset yang kuat dan kolaborasi luas, kita menyiapkan Polri masa depan yang cerdas, inklusif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.
Depok – Sebuah aksi pencurian dengan motif ingin bergaya mewah terungkap oleh Opsnal Unit 1 UM/Jatanras Polres Metro Depok. Dua orang pelaku, yakni RW dan ARG, berhasil diamankan setelah mencuri perhiasan dan kendaraan dari rumah korban di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
Kasus ini dilaporkan oleh korban JJL, setelah pelaku yang menumpang tinggal di rumahnya memanfaatkan situasi sepi untuk mengambil sejumlah barang berharga. Pelaku R mengambil satu kotak perhiasan serta satu unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru, tanpa seizin korban, dengan tujuan menguasai dan memiliki barang tersebut.
Dari hasil pemeriksaan TKP, tim mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang perempuan keluar dari rumah korban sambil membawa sepeda motor dan dua tas berisi barang berharga. Rekaman ini menjadi petunjuk awal bagi tim opsnal dalam mengidentifikasi pelaku.
Pada Rabu, 26 November 2025 pukul 05.20 WIB, Tim Opsnal Unit 1 UM/Jatanras melakukan penangkapan terhadap pelaku di Apartemen Margonda Residence Kelurahan Beji, Depok. Pelaku R langsung mengakui perbuatannya setelah diinterogasi.
Ia menerangkan bahwa dirinya telah menjual dua gelang emas milik korban senilai Rp41 juta kepada seorang penadah. Uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi pelaku yang ingin tampil gaya dan mewah. Barang-barang yang dibeli pelaku dari hasil uang penjualan emas antara lain: • 1 unit iPhone 17 Pro Max warna orange • Anti gores Lamina • Powerbank Amazingthing • Softcase Prodigee • Adaptor Apple • AirPods • Berbagai jenis kosmetik dan skincare
Total belanja pelaku mencapai Rp1.100.000, sedangkan sisanya telah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Dalam proses menjual emas tersebut, pelaku ditemani oleh rekannya, ARG, yang juga turut diamankan.
Polisi berhasil mengamankan barang bukti dari TKP dan barang bukti hasil kejahatan, antara lain:
Dari TKP Pencurian: • 1 unit Yamaha Aerox biru • 1 tas wanita warna merah muda • 1 bodybag warna biru • 7 gelang emas kuning • 2 gelang emas putih • 2 gelang batu giok • 2 bros emas putih • 2 liontin emas putih • 4 cincin emas putih • 3 cincin emas kuning • 1 kalung emas • 1 kalung + liontin emas kuning • 1 kalung + liontin bertuliskan “Jennefer” • 4 pasang anting emas kuning • 2 liontin emas kuning • 1 gelang anak emas kuning • 1 liontin emas putih bergambar salib • 1 pasang anting emas putih berlian • 1 bendel surat emas • 1 bendel sertifikat emas • Surat-surat kendaraan • Rekaman CCTV aksi pencurian
Barang Bukti Pembelian dari Hasil Penjualan Emas: • iPhone 17 Pro Max warna orange • Anti gores Lamina • Powerbank Amazingthing • Soft Case Prodigee • Adaptor Apple • AirPods • Kosmetik dan skincare
Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang pencurian dan penggelapan. Penyidik juga akan menelusuri penadah yang membeli emas hasil kejahatan tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa gaya hidup hedonis seringkali mendorong seseorang melakukan tindak kriminal, yang akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Polisi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak kriminalitas di Kota Depok.
